Oleh: Fatimah Nurjariah, M.Pd
Guru Madrasah Ibtidaiyah kab. Sukabumi
Di sini saya bercerita sedikit tentang tradisi kami ketika tahun ajaran madrasah berakhir, sudah jadi budaya turun-temurun, semua madrasah di kecamatan kami menggelar samen, itu lho perayaan kenaikan kelas yang unik, acara ini bukan cuma milik sekolah, tapi sudah menjelma jadi pesta rakyat. Bayangkan, di tiap desa yang punya madrasah, warga ramai-ramai menyemarakkan dengan drumband dan karnaval keliling kampung. Suasanya meriah sekali.
Tapi, sekarang kami sedang dihadapkan pada masalah pelik. Ada surat edaran baru dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbit 5 Mei 2025 yang ditujukan ke Bupati, Dinas Pendidikan, sampai Kantor Kemenag se-Jabar. Isinya bukan cuma soal penataan sistem pendidikan, tapi juga penegasan pembentukan karakter siswa. Nah, di poin ke-4 tertulis jelas. "Sekolah/Madrasah dilarang membuat kegiatan wisuda di semua jenjang dari PAUD sampai SMA/SMK, tak luput pula dengan kebijakan untuk seluruh jenjang madrasah di wilayah Jabar. Karena kegiatan ini bersifat seremonial belaka tanpa makna akademik.
Sekarang, di lapangan pro-kontra pun meletup. Kami para guru dan aparat (dari Bupati sampai Kades) tentu paham aturan ini. Tapi inilah masalahnya banyak warga menolak keras. Bagi mereka, Samen itu bukan sekadar upacara sekolah, tapi warisan budaya. "Ini pesta rakyat kami!" protes mereka.
Apalagi para pemilik grup drumband yang langsung terancam penghasilannya. "Kebijakan ini memotong nafkah keluarga kami!" seru mereka.
Jujur saja , madrasah-madrasah di sini kini galau. Di satu sisi, kami harus patuh pada aturan Gubernur. Di sisi lain, tekanan masyarakat sangat kuat mereka ingin samen berlangsung seperti biasa. Rasanya seperti diimpit dua batu besar.
Saya hanya bisa berharap, semoga muncul kesadaran dari warga, dan ketegasan dari pemda menyikapi polemik ini. Sebab pengalaman ini membuktikan satu hal, peraturan bagus sekalipun tak otomatis diterima masyarakat, hal ini butuh dialog serta butuh pemahaman bersama.
إرسال تعليق